disini
Beranda » Berita » PERPUSTAKAAN SEBAGAI PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Fokus Jatim

Perpustakaan Sebagai Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat

Perpustakaan Sebagai Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat



Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mendukung penuh terhadap pelaksanaan Peer Learning Meeting Nasional Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang tahun ini diselenggarakan di Jawa Timur.

Apalagi, pelaksanaannya sangat bermanfaat bagi perpustakaan dan pustakawan di era serba digital.

"Perannya harus bisa menjadi penggerak utama guna percepatan pembangunan yang berbasis Bottom-Top," ujar Wagub Emil Dardak saat menghadiri Peer Learning Meeting Nasional Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Ballroom Hotel JW Marriot Surabaya, Selasa (3/12) malam.

Dirinya menambahkan, sesuai dengan tema 'Literasi Untuk Kesejahteraan' yang diusung tahun ini, peningkatan budaya membaca di masyarakat baik perkotaan maupun pedesaan menjadi sarana inklusif demi percepatan pembangunan langsung dari bawah.

"Buku harus menjadi empowerment atau penggerak untuk mengeluarkan mereka dari keterbatasan," tutur Wagub Emil.

Lebih lanjut dijelaskan, sebagai fasilitator dan pelaksana langsung, fungsi pustakawan harus bergeser atau bahkan berkembang dari hanya sebagai pengumpul koleksi-koleksi menjadi pusat pengetahuan yang bisa membantu masyarakat.


"Fungsi pustakawan bergeser dari collection organizer menjadi lebih kepada knowledge organizer," tuturnya.

Seorang pustakawan, sebut Emil Dardak, harus menjelma menjadi pusat perpustakaan itu sendiri. Inklusifitas diharapkan bisa terjalin dan terbangun melalui sebuah komunitas yang hidup di dalam perpustakaan.

"Perpustakaan harusnya menjadi episentrum kegiatan masyarakat dan merubah paradigma pembentukan karakter," jelas Wagub Emil.

Perpustakaan tidak boleh hanya menjadi domain OPD perpustakaan. Tetapi lebih tepat jika menjadi cross sectoral program dengan OPD-OPD lainnya. Lebih dari itu, Dinas Perpustakaan harus menjadi penggerak seluruh insan di pemerintahan.

Ia mencontohkan bahwa, literasi bisa menjadi pilihan untuk sosialisasi tentang pemahaman stunting, katarak atau isu kesehatan yang sering dijumpai di masyarakat. Bahkan, melalui literasi tersebut diharapkan bisa memberikan pemahaman tentang teknologi pertanian terbaru yang bisa diaplikasikan oleh masyarakat pedesaan.

Dukungan penuh juga diberikan oleh Arumi Elestianto Dardak yang malam itu turut hadir sebagai Bunda Baca Jawa Timur. Dirinya menyebut bahwa perluasan transformasi perpustakaan sampai ke tingkat desa juga merupakan upaya memperluas program dan mendekatkan akses informasi ke masyarakat.

"Sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur, saya juga mengharapkan upaya serta kerja keras bersama dari setiap Ketua TP PKK yang tersebar di seluruh Jatim," jelas Arumi.

Perpustakaan diharapkan menjadi pusat bagi masyarakat untuk berkegiatan dan terkoneksi satu dengan yang lain. Sehingga hal itu bisa terjadi proses belajar untuk menciptakan inovasi dan kreatifitas positif dan produktif.

Senada dengan Wagub Emil, Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando menyebut bahwa upaya peningkatan kesejahteraan melalui literasi sudah sesuai dengan visi misi Presiden RI Joko Widodo, yakni mewujudkan Indonesia maju melalui SDM yang unggul.

"Kita memiliki modal Sumber Daya Alam yang melimpah, maka generasi yang tengah disiapkan saat ini adalah generasi yang tak hanya menguasai data namun juga menciptakan gagasan dan inovasi baru di masa depan," sebut Syarif Bando.

Kegiatan literasi tidak hanya dimaknai secara konvensional yaitu kemampuan membaca dan menulis saja, namun juga diterjemahkan untuk mengatasi persoalan, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Perpustakaan, taman baca dan pendidikan tinggi harus mulai mengubah paradigma literasi keberaksaraan menuju paradigma literasi yang memberdayakan masyarakat.

“Literasi Untuk Kesejahteraan yang menjadi tema dari program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial tidak hanya menyasar pada usia sekolah, tapi masyarakat umum, seperti pemuda, perempuan, dan juga pelaku usaha mikro/kecil, termasuk kelompok marginal lain, yaitu penyandang disabilitas sebagai upaya untuk pemberdayaan dan peningkatan produktivitas,” imbuhnya.

Sementara itu sepanjang tahun 2019, program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial sendiri, telah merambah di 21 provinsi, 60 kabupaten, dan 300 desa/kelurahan. (humasprovjatim)

 

Penulis: super administrator
Copyright ©2020 Biro Humas - Pemprov. Jatim.
All Rights Reserved
Jl. Pahlawan 1 - 2, SURABAYA